• ??? ????
  • ??? ????
  • Tak Ada Pelanggaran Qanun Bendera Aceh

    Thu,28 March 2013 | 02:45

       

    WASPADA ONLINE

    BANDA ACEH - Ketua Badan Legislatif Aceh Abdullah Saleh menyebutkan tidak ada unsur pelanggaran dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang telah disahkan 25 Maret 2013 lalu. Bendera dan lambang Aceh merupakan keinginan dari seluruh rakyat Aceh.

    "Pemerintah pusat tidak bisa secara serta-merta membatalkan qanun-qanun itu, apalagi qanun lambang dan bendera Aceh. Karena itu bukan bendera kedaulatan, melainkan hanya simbol kedaerahan, jadi tidak ada yang harus dipermasalahkan, Aceh masih tetap dalam bingkai NKRI," jelas anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Abdullah Saleh, hari ini di Banda Aceh.



    Menurut Abdullah, apapun alasanya pemerintah tidak bisa mengubah keputusan dan pengesahan Qanun lambang dan bendera Aceh, "Tidak ada indikasi pelanggaran dalam pengesahan qanun itu, alasan membatalkan qanun itu tidak kuat," sebutnya.

    Namun, Abdullah Saleh optimis pemerintah Pusat akan menerima terkait qanun Lambang dan Bendera Aceh yang telah disahkan itu. Karena Qanun tersebut merupakan keinginan masyarakat Aceh. "Pemerintah Pusat diharapkan mengerti realita politik di Aceh, keberadaan bendera ini merupakan keinginan dari seluruh rakyat Aceh.

    Abdullah Saleh menjelaskan, dalam pengambilan keputusan, DPR Aceh juga berdasarkan demokratis, keputusan itu juga telah disetujui oleh seluruh fraksi-fraksi di DPRA, termaksud Fraksi Demokrat yang notabe pimpinannya presiden sendiri.

    "Pengesahan qanun ini perwujudan dan penguatan damai di Aceh, jadi pemerintah tidak merespon secara berlebihan terkait bendera ini," terangnya.

    Abdullah Saleh menyebutkan, dalam perumusan hingga pengesahan Qanun bendera dan lambang Aceh, banyak pihak yang terlibat dalam pertemuan di Jakarta, baik pihak pemerintah, tokoh-tokoh Aceh, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri.

    "Pertemuan terakhir itu dilakukan di Hotel Sultan Jakarta, di sana kami melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional, tokoh Aceh di Jakarta dan perwakilan dari pemerintah, turut hadir juga Pak Yusril Ihza Mahendra, Pak Jusuf Kalla, Pak Priyo Budi, Pak Farhan Hamid, perwakilan Depdagri, Menkopolhukam, dan sejumlah tokoh lainnya," ujar Abdullah Saleh.

    Sebelumnya DPRA juga telah melakukan review terkait aturan yang menyatakan bendera daerah tidak boleh mirip bendera atau simbol separatis. Namun pihak DPRA tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan Kesepakatan damai MoU Helsinki.

    Terlebih jika merujuk pada kesepakatan damai RI-GAM, maka seharusnya Pemerintah Indonesia tidak lagi memposisikan GAM sebagai separatis.

    Karena dalam butir-butir perdamaian, GAM juga telah diakui legalitasnya begitu juga dengan atribut dan bendera. Pemerintah seharusnya mengerti bahwa pihak Gerakan Aceh Merdeka juga terlibat dalam proses perdamaian Aceh, jadi tidak ada lagi yang harus dipermasalahkan, apalagi membahas kesamaan bendera Aceh dengan milik seperatis," pungkasnya.

    Warga Aceh diimbau tidak mengibarkan bendera bulan bintang terlebih dahulu, meski bendera dan lambang singa burak yang pernah menjadi simbol Gerakan Aceh Merdeka itu sudah disahkan menjadi bendera dan lambang Aceh.

    Imbauan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melalui Dirjen Otonomi Daerah dalam surat elektronik yang dikirim ke Pemerintah Aceh. "Ada permintaan dari pihak Mendagri supaya jangan dikibarkan dulu, karena menunggu klarifikasi dari Mendagri," kata Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian, di Banda Aceh, hari ini.

    Dia mengatakan, secara yuridis formal bendera dan lambang Aceh itu sudah memiliki legalitas hukum karena qanunnya sudah dimasukan dalam lembaran daerah. "Namun karena ada permintaan dari Mendagri untuk tidak dikibarkan dulu sambil menunggu klarifikasi, boleh-boleh saja," ujarnya.

    Selain klarifikasi Mendagri, masyarakat diminta menunggu sosialisasi dulu dari Pemerintah Provinsi Aceh terkait pengibaran bendera bulan bintang. "Pengibaran bendera itu ada tata caranya sesuai qanun. Ukurannya berapa, di mana saja bisa dikibarkan itu jelas diatur, tidak bisa sembarangan," kata Edrian.

    Pemerintah hingga hari ini belum melakukan sosialisasi terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh itu. "Sedang sibuk-sibuk begini belum ada waktu kami sosialisasi, jadi tunggu reda dulu," ujarnya.

    Menurutnya sosialiasi nantinya juga akan dilakukan TNI/Polri. Penurunan bendera bulan bintang yang dilakukan polisi dan TNI di beberapa daerah dinilai karena belum adanya kesamaan persepsi dalam melihat bendera tersebut.

    "Ini kalau menurut saya interpretasi saja, orang menganggapnya macam-macam, kalau orang sudah paham ini lambang dan bendera daerah bukan bendera dan lambang kedaulatan, clear semua," sebutnya.

    Pemprov Aceh sudah mengirimkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh itu ke Kementerian Dalam Negeri untuk diklarifikasi.

    "Sudah kami kirim 26 Maret kemarin. Kami berikan kepada Menteri Dalam Negeri satu eksemplar dengan softcopy-nya. Dirjen Otda satu eksemplar, kemudian Kesbangpol, dan Kepala Biro Hukum Depertemen Dalam Negeri," ujar Edrian.

    Sesuai peraturan, lanjut dia, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan mengklarifikasi Qanun itu selama 60 hari sejak diterima. "Klarifikasi itu tak boleh dilakukan secara sepihak, harus duduk bersama kalau memang dirasa ada yang kurang cocok," sebutnya.
    (dat03/metronews/okz)



    WARTA KARTUN

    Be Social with IYAA

    1/300

    Kirim Komentar

    Coba bilang "IYAA~~~"

    Headline News