• ??? ????
  • ??? ????
  • PNS Pensiun 1 Februari Diperpanjang Dua Tahun

    Thu,09 January 2014 | 11:02

       

    JAKARTA -- Ditetapkannya batas usia pensiun PNS untuk pegawai pada jabatan administrasi menjadi 58 tahun dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengundang perhatian masyarakat luas.  Banyak PNS terutama yang Januari 2014 ini usianya sudah 56 tahun bertanya-tanya, kapan ketentuan itu berlaku. Apakah tetap menjadi PNS hingga 58 tahun, atau harus masuk purna tugas.

    Hal itu cukup beralasan, karena undang-undang tentang ASN ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan. Menurut ketentuan, paling lambat 30 hari setelah disahkan DPR, undang-undang sudah berlaku meskipun belum ditandatangani Presiden. UU ASN yang disahkan DPR pada tanggal 19 Desember 2013, saat ini masih dalam proses untuk ditandatangani Presiden.Sekretaris KemenPAN-RB Tasdik Kinanto mengatakan, PNS yang pensiun per 1 Februari 2014 ke atas, otomatis usia pensiunnya diperpanjang dua tahun lagi. Untuk pengaturan secara teknis, akan diterbitkan Surat Edaran Kepala  BKN, ujarnya Tasdik, di Jakarta, Rabu (8/1), kemarin.

    Lebih lanjut dikatakan, dengan perubahan batas usia pensiun (BUP) PNS dari 56 tahun menjadi 58 tahun bagi eselon III ke bawah (jabatan administrasi), dan untuk eselon II dan I (Jabatan Pimpinan Tinggi) menjadi 60 tahun, sekitar 11 ribu PNS akan tertahan masa pensiunnya. Mereka akan mendapat kesempatan untuk tetap mengabdi sebagai PNS.UU ASN itu menegaskan, PNS dapat diberhentikan dengan hormat, antara lain  karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pension dini, dan tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. 

    Selain itu, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD  1945, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap  karena melakukan tindak kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, menjadi anggota/pengurus partai politik, dan dihukum penjara paling singkat dua tahun karena melakukan tindak pidana berencana.PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan, yang secara spesifik diatur dalam pasal 91 ayat (1) UU ASN ini.

    BISA DIKONTRAK

    Sementara itu, pemerintah akan mengumumkan hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk honorer kategori 2 pada akhir Januari ini.  Saat ini dalam proses verifikasi hasil tesnya hampir rampung di Panselnas.Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Eko Sutrisno, mengungkapkan, kalau Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) tengah sibuk mengolah hasil tes CPNS honorer kategori 2. Total peserta yang mengikuti tes ada 1,2 juta orang untuk menjadi tenaga teknis/administratif, tenaga pendidik, penyuluh atau tenaga kesehatan, katanya.Eko menambahkan, dari total pelamar tersebut, pemerintah hanya membutuhkan sekitar 200.000 orang setiap tahunnya. 

    Untuk tahun ini, menurut dia, secara total ada 649.284 tenaga honorer yang akan diterima baik dipusat ataupun daerah.Untuk pusat dibutuhkan 86.644 PNS, sedangkan daerah 562.640 PNS. Nantinya mereka akan disebar ke 39 instansi pusat, 32 provinsi, dan 484 kabupaten/kota. "Begitu hasilnya kami terima, langsung akan kita berikan ke pada pejabat setempat yang berwenang dalam hal ini gubernur, bupati/wali kota," sebutnya dalam jumpa media, Selasa 7 Januari di Jakarta.Namun, bagaimana nasib bagi honorer kategori 2 yang dinyatakan tidak lulus? Kata Eko, mereka tidak langsung bisa diangkat atau otomatis menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), yang sesuai dengan isi dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru-baru disahkan di DPR.    

    Hal inilah yang menjadi salah satu "Pekerjaan Rumah" yang harus dipikirkan bersama antara pemda dan pusat adalah penyelesaian tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi CPNS 2013. Sebab, pemerintah telah menutup rapat tidak adanya lagi tempat bagi honorer bekerja di intansi pemerintah. Meski telah ada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membagi pegawai pemerintah  menjadi dua kategori yakni pegawai pemerintah dengan status PNS dan PPPK. Namun tegasnya, tidak berarti kategori PPK akan langsung otomatis menjadi tempat "pelarian" atau penampungan honorer yang tidak lolos di seleksi ini,  tetap bekerja di intansi pemerintah.   

    "Mereka (honorer) tidak serta merta bisa diakomodir menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) seperti diatur dalam UU ASN, kita juga perlu pikirkan kesejateraan mereka," tegasnya. Pasalnya, PPPK adalah tenaga profesional yang diangkat atau bersedia menjadi pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja, yang benar-benar dibutuhkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, melalui pengusulan dan seleksinya menjadi pegawai pemerintah seperti dalam rekrutmen CPSN. Jadi penerimaan PPPK harus melalui analisis jabatan, analisis beban kerja. Jadi keduanya merupakan hal yang berbeda dengan honorer. Artinya Honorer tidak langsung otomatis menjadi PPPK,  ujarnya. 

    Eko Soetrisno menambahkan, dalam menyelesaian tenaga honorer K2 tidak semata-mata menyangkut status, tetapi lebih penting adalah pendekatan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan sistem jaminan sosial nasional, yang menetapkan setiap badan publik yang mempekerjakan pegawai harus menjamin kesejahteraannya. Ini merupakan PR bersama pemerintah pusat dan pemda, tambahnya. Ditempat yang sama, Deputi Aparatur Kemenpan Setiawan lebih lanjut menerangkan, meski berbeda antara tenaga honorer dengan PPPK, tetapi tidak menutup kemungkinan tenaga honorer yang bisa lolos menjadi PPPK. 

    Asalkan yang bersangkutan bisa lolos dalam rekruitmen dan keahliannya diperlukan oleh intansi pemerintah.  "Tidak semua honorer itu tidak memiliki keahlian khusus, ada juga yang memiliki keahlian khsusus sehingga dia benar-benar profesional, jika diperlukan inilah yang bisa diterima menjadi pegawai pemerintah," jelasnya lagi.(idr-fmc/jpnn/ary)


    Be Social with IYAA

    1/300

    Kirim Komentar

    Coba bilang "IYAA~~~"

    Headline News