• ??? ????
  • ??? ????
  • Legislator: Uu Desa Membuat Desa Lebih Maju

    Thu,30 January 2014 | 16:07

       

    Samarinda, 30/1 (Antara) - Legislator Komisi V DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, dengan telah disahkannya Undang-Undang (UU) tentang desa 18 Desember 2013 lalu, maka akan membuat desa lebih maju karena akan mendapat kucuran dana APBN. "Di Indonesia kini terdapat lebih dari 73.000 desa yang 27.000 lebih di antaranya masuk kategori desa tertinggal, namun dengan hadirnya UU Desa, diharapkan desa akan lebih maju karena memiliki kewenangan dan otonomi," ucap Hetifah dihubungi dari Samarinda, Kamis.

    UU tentang desa akan menciptakan peluang bagi aparat desa berinovasi, memperkuat kebijakan tentang otonomi daerah bagi perangkat desa agar dapat menggali potensi dan sumber daya demi kesejahterakan warga setempat. UU Desa yang terdiri 16 bab dan 121 pasal tersebut selain mengatur tentang alokasi dana dari pemerintah pusat yang nilainya disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, juga memungkinkan mendapat kucuran dana dari APBD provinsi dan kabupaten yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

    Dalam UU tersebut juga mengharuskan aparat desa membentuk lembaga semacam DPR tingkat desa, yakni Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya sekitar sembilan orang. Berdasarkan catatan sejarah, kata Hetifah, dalam upaya membangun desa telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, seperti UU nomor 22/1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, kemudian UU nomor 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Selanjutnya UU nomor 18/1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU nomor 19/1965 tentang Desa Praja, UU nomor 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.

    Kemudian UU nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya, sejumlah pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

    Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, kemajuan, dan pemerataan pembangunan. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, masalah sosial dan budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Atas dasar itulah kemudian disahkan UU tentang Desa tahun 2013 yang sebelumnya digodok dalam waktu lama. Undang-undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi yaitu pengaturan masyarakat hukum adat dan memberdayakan semua potensi setempat.


    (T.KR-GFR/B/F.C. Kuen/F.C. Kuen) 30-01-2014 15:51:27


    Be Social with IYAA

    1/300

    Kirim Komentar

    Coba bilang "IYAA~~~"

    Headline News