Kpu: Dpt Sulbar Masih Disempurnakan

Thu,30 January 2014 | 10:26

Oleh Aco Ahmad

� � �Mamuju, 30/1 (Antara) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat, menyampaikan�hingga kini Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih disempurnakan walaupun telah dilakukan perbaikan�pada 20 Januari 2014.

� � � "DPT yang sudah diplenokan akan terus dilakukan perbaikan untuk memastikan tidak�ada warga negara yang kehilangan hak konstitusionalnya di Pemilu," kata Ketua KPU�Sulbar, Usman Suhuria di Mamuju, Kamis.

� � � Menurutnya, sampai sekarang ini ia mengaku belum menerima laporan dari masing-masing KPU Kabupaten terkait penghapusan pada proses vaktualisasi sesuai�dengan rekomendasi Bawaslu.

� � � Usman mengatakan akan mengsinkronkan lagi hasil penghapusan itu dengan kondisi�di lapangan, sebab hak pilih setiap warga negara mutlak dijamin oleh Undang-Undang.�

� � � Karena itu kata dia, teman-teman KPU kabupaten diharapkan bekerja maksimal dengan�melaksanakan validasi data yang obyektif.�

� � �"KPU Sulbar tidak akan menyasar hingga ke TPS karena bisa jadi justeru melampaui�wewenang KPU Kabupaten," jelasnya.

� � �Sehingga kata dia, KPU di masing-masing kabupaten untuk melihat lagi kebenaran�informasi itu, mengingat hak pilih itu sangat penting.

� � � "Kami juga akan mengkaji itu, kalau itu benar dan ada kemungkinan untuk�dinormalisasi kembali ke DPT, kami akan lakukan, tapi kalau tidak bisa maka kami akan�pikirkan solusi-solusi lain. Intinya hak pilih adalah harga mati, dan kami akan perjuangkan�itu," ucapnya.�

� � � Ketua Bawaslu Sulbar Busran Riandhi, megaku temuan itu kini tengah dikaji bersama�komisioner lainnya terkait verifikasi DPT yang dihapus oleh KPU kabupaten.

� � � Sementara untuk TPS yang belum dijangkau, Bawaslu Sulbar menginstruksikan pada�masing-masing Pawaslu kabupaten untuk melakukan pemanggilan PPK, guna dimintai� keterangan terkait itu.

� � �"Setelah Panwas melakukan klarifikasi PPK, klarifikasi itu akan dikaji, hasil kajian�Panwaslu direkomendasikan pada masing-masing KPU Kabupaten dan Bawaslu Sulbar,�dokumen itu akan kami kaji lagi, setelah itu kami rekomendasikan pada KPU Sulbar dan�pihak-pihak yang berwenang," jelas Busran.Budi Suyanto

(T.KR-ACO/B/B. Suyanto/B. Suyanto) 30-01-2014 10:26:03

Berita Terkait