• ??? ????
  • ??? ????
  • Ma: Putusan Mk Solusi Krisis Hakim Agung

    Fri,10 January 2014 | 10:40

       

    Jakarta (Antara) - Mahkamah Agung berharap putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dapat mengatasi kesulitan menemukan calon hakim agung.

    "Itu putusan yang baik, mudah-mudahan kesulitan menemukan Hakim Agung bisa teratasi," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, di Jakarta, Jumat.

    Ridwan Mansyur mengungkapkan saat ini MA masih kekurangan hakim agung, karena Komisi Yudisial tidak bisa memenuhi jumlah kekosongan hakim agung yang diminta karena terbebani oleh kewenangan DPR menyeleksi calon hakim agung dan aturan tiga dibanding satu.

    Ridwan juga mengatakan kewenangan DPR dalam proses seleksi hakim agung memang perlu dievaluasi.

    Menurut dia, kewenangan DPR dalam proses seleksi hakim agung yang saat ini berjalan tidak sejalan dengan amanat UUD 1945. Seharusnya, sesuai amanat UUD 1945, DPR hanya memberikan persetujuan, bukan memilih dengan menyelenggarakan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan).

    Ridwan juga mengatakan aturan kuota tiga calon untuk satu posisi hakim agung yang lowong adalah aturan yang kontraproduktif.

    "Dengan adanya putusan MK inni, MA berharap kekurangan Hakim Agung bisa segera teratasi," tegasnya.

    Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4) UU KY, telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

    Ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya `memberikan persetujuan` menjadi kewenangan untuk `memilih` calon hakim agung yang diajukan oleh KY," kata Fadlil Sumadi, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

    Demikian juga, kata Fadlil, UU tersebut mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

    "Agar ketentuan kedua Undang-Undang a quo, tidak menyimpang dari norma UUD 1945, menurut Mahkamah kata `dipilih` oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai `disetujui` oleh Dewan Perwakilan Rakyat," katanya.

    Serta, lanjutnya, kata "pemilihan" dalam ayat (4) UU MA harus dimaknai sebagai "persetujuan". Demikian juga frasa "tiga nama calon" yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai "satu nama calon".

    "Sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR," kata Fadlil.(rr)

    NNNN

    Be Social with IYAA

    1/300

    Kirim Komentar

    Coba bilang "IYAA~~~"

    Headline News