• ??? ????
  • ??? ????
  • SBY Diminta Terbitkan Perppu Soal Penyadapan

    Sun,03 November 2013 | 00:47

       

    WASPADA ONLINE

    JAKARTA - Belakangan marak aksi penyadapan yang dilakukan badan intelijen Amerika Serikat terhadap negara lain termasuk Indonesia. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penyadapan.

    Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah mengatakan, untuk merespons dinamika skandal global penyadapan dan spionase, SBY harus segera menerbitkan Perppu. Sebab, ia menilai soal penyadapan belum ada aturan hukum yang mengatur secara jelas.

    "Sebaiknya SBY segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang penyadapan. Hal ini tidak saja karena adanya kekosongan hukum yang khusus mengatur penyadapan sesuai amanah Keputusan Mahkamah Konstitusi no. 5/PUU-VIII/2010, tetapi juga karena dinamika penyadapan yang semakin liar yang dilakukan oleh intelijen asing yang bisa jadi juga melibatkan pihak dalam negeri," kata Fahri, hari ini.

    Waskejen PKS ini menjelaskan, begitu banyak UU yang mengatur tentang penyadapan. Seperti, kata dia, UU Telekomunikasi No 36/1999, UU KPK No 30/2002, UU Terorisme No. 13/2003, UU ITE No. 11/2008, UU Narkotika No. 35/2009, dan UU no. 17/2011 tentang Intelijen.

    Menurut dia, UU tersebut harus diatur dalam UU induk guna membentuk kepastian hukum. Sehingga penyadapan bisa diatur secara jelas dan ketat.

    "Harus dirangkum dalam satu UU induk yang menyebabkan adanya kepastian hukum dan pengendalian penyadapan yang tidak saja dapat merugikan kebebasan sipi tetapi juga keamanan nasional," imbuhnya.

    Dia menduga dengan teknologi telepon dan seluler yang makin nirkabel seperti saat ini, telah terjadi skandal besar pembocoran rahasia pribadi dan rahasia negara kita ke pihak lain.

    "Apalagi, akibat adanya lembaga seperti KPK yang menegakkan hukum dengan mengandalkan penyadapan maka pasti akan terjadi benturan dengan norma penyadapan seizin hakim yang ada di lembaga lain," ujarnya.

    Dia juga khawatir jika penyadapan tidak diatur maka akan terjadi kembali insiden cicak vs buaya seperti beberapa waktu lalu.

    "Bukan berita bohong bahwa perang alat sadap pernah terjadi dalam masa lalu. Bahkan istilah 'cecak-buaya' yang melatari konflik lembaga penegak hukum di masa lalu itu bersumber dari pembandingan kapasitas alat sadap," terang dia.

    Karena itu, ia mendesak agar SBY segera mengeluarkan Perppu tentang penyadapan. Dia merasa kondisi saling sadap saat ini sudah sangat darurat.

    "Jadi, sinyalemen Edward Snowden yang menggemparkan dunia ini harus disikapi dengan darurat penyadapan. Presiden harus mengeluarkan Perppu terutama untuk memantau aktivitas intelijen asing yang mengancam kedaulatan nasional," pungkasnya.
    (dat19/merdeka)

    Be Social with IYAA

    1/300

    Kirim Komentar

    Coba bilang "IYAA~~~"

    Headline News