Dkpp: Penyelenggaraan Pemilu Masih Banyak Masalah

Fri,02 November 2012 | 16:48

   
 

Jakarta, 2/11 (ANTARA) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan banyaknya perkara kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu belakangan menandakan proses penyelenggaraan pemilu masih banyak memiliki masalah.
"Banyaknya kasus perkara kode etik penyelenggara pemilu membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilu masih banyak terdapat masalah, yang terkait pelanggaran hukum maupun kode etik," kata Jimly saat konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan sejak DKPP dibentuk 12 Juni 2012 hingga 1 November 2012, DKPP telah melakukan proses terhadap 66 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dimana 13 diantaranya sudah menghasilkan putusan.
Menurut Jimly sejumlah 13 perkara yang sudah putusan terdiri dari lima daerah yang anggota penyelenggara pemilunya dikenakan sanksi pemberhentian tetap, satu daerah teguran tertulis, dua daerah sanksi peringatan keras, empat daerah ditolak dan direhabilitasi nama baiknya, dan satu daerah dicabut laporannya.
"Sementara itu sejumlah 22 perkara dinyatakan dismisal karena tidak memenuhi syarat, dan 22 perkara lainnya sedang dalam persidangan," kata Jimly di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat.
Jimly juga mengatakan bahwa DKPP tengah melakukan kajian terhadap sembilan perkara lain yaitu menyangkut anggota Panwaslu Cirebon, Ketua Panwaslu Cianjur, Ketua Panwaslu Buton Utara Sulawesi Tenggara, Ketua dan anggota KPU Kota Jayapura, Ketua dan anggota Panwaslu Sulawesi Tenggara, Ketua KPU Sampang Jawa Timur, Ketua Panwaslu Sumatera Utara, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Ketua dan anggota KPU (Pusat) berdasarkan pengaduan Bawaslu dan Direktur Sigma, Said Salahuddin.
"Sehingga dalam waktu empat bulan sejak pembentukan DKPP, dimana kantor belum ada, gaji belum jelas, DKPP telah menyelesaikan total 35 perkara, dan yang masih ditangani 31 perkara, sehingga totalnya 66 perkara," kata Jimly.
Dia mengimbau para petugas KPU dan Bawaslu baik di pusat maupun daerah, dapat bekerja dengan hati-hati agar penyelenggaraan pemilu dapat dipercaya.
"Jangan sampai karena tidak hati-hati KPU dan Bawaslu tidak bisa dipercaya," ujar Jimly. (T.R028/B/Y008/C/Y008) 02-11-2012 16:36:35 NNNN

Be Social with IYAA

1/300

Kirim Komentar

Coba bilang "IYAA~~~"