2.095 Guru Perbatasan Dapat Tunjangan Khusus

Tue,16 October 2012 | 20:53

   
 

Atambua, 11/10 (ANTARA) - Sebanyak 2.095 guru yang bertugas di sejumlah sekolah di perbatasan RI-Timor Leste di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mendapat tunjangan khusus sebesar satu bulan gaji pokok setiap bulan.
"Kebijakan pemerintah yang diberikan kepada para guru tersebut sebagai motivasi agar mereka lebih bersemangat mengabdi meski berada di wilayah batas negara," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Patrisius Asa, di Atambua, ibu kota Kabupaten Belu, Kamis.
Dia mengatakan, jumlah guru penerima tunjangan khusus di Kabupaten Belu tersebut, termasuk dalam kategori guru perbatasan dan guru di daerah bencana, yang terdiri dari guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru non-PNS.
Pola seleksi dan penetapan terhadap guru yang masuk dalam kategori tersebut untuk mendapatkan bantuan tambahan penghasilan tersebut, dilakukan oleh Dinas PPO provinsi Nusa Tenggara Timur.
"Dinas di Kabupaten Belu hanya mengusulkan namanya, sesuai kriteria umum dan khusus yang diberikan berdasarkan juknis dari kementerian pendidikan," kata Patrisius.
Dia mengatakan, pola penyaluran tunjangan khusus melalui tambahan penghasilan tersebut dilakukan langsung ke rekening setiap guru, tanpa melalui Dinas PPO Kabupaten dan disesuaikan dengan statusnya masing-masing.
"Jika dia guru PNS maka tambahan penghasilannya satu kali gaji pokok, sementara untuk non-PNS mendapatkan tunjangan tambahan Rp1.500.000 setiap bulan," katanya.
Menurut Patrisius, kebijakan pemerintah untuk memberikan tunjangan khusus melalui tambahan penghasilan bagi guru di perbatasan negara dan daerah bencana tersebut, penting agar guru juga merasa mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama dalam pengabdiannya di wilayah batas negara.
"Saya kira untuk guru di Kabupaten Belu, hal ini penting demi menambah motivasi dan daya giat para guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik khusus di tapal batas negara," kata Patrisius.
Kendatipun begitu, lanjut Patrisius, penting diatur mekanisme dan pola perekrutannya yang termaktub dalam petunjuk teknis yang ada, sehingga tidak seolah-olah menciptakan perbedaan sesama guru, terutama yang berada di wilayah perbatasan dan daerah bencana yang sama.
"Ini karena masih ada guru di daerah batas dan daerah bencana seperti di Kecamatan Belu Selatan, yang tidak terlayani program tersebut. Ini juga menimbulkan kecemburuan sosial," kata dia.
Jika memang memungkinkan, kata Patrisius memberikan usul, tunjangan khusus itu disatukan saja dengan item dalam daftar gaji pokok masing-masing guru, agar tidak terkesan ada yang merasa lebih.
"Tetapi semuanya itu tergantung kebijakan pemerintah pusat. Kabupaten hanya siap melaksanakannya," kata Patrisius.
Untuk tahun anggaran 2013, kata Patrisius Dinas PPO Kabupaten Belu sedang mendata dan meminta para guru yang bertugas di daerah batas negara dan daerah rawan bencana untuk mengajukan usulan dan akan diteruskan ke Dinas PPO Provinsi NTT untuk dilanjutkan ke kementerian di Jakarta.
"Kami sedang menunggu hasil rekapan dan usulan dari para guru yang belum mendapatkan tunjangan khusus pada gelombang 2012 ini untuk diteruskan ke provinsi. Mudah-mudahan akhirnya semua bisa mendapatkan tunjangan tambahan itu agar tidak ada lagi kecemburuan di antara sesama pendidik itu," kata Patrisius. (T.KR-YHS/B/N002/N002) 11-10-2012 15:45:09 NNNN

Be Social with IYAA

1/300

Kirim Komentar

Coba bilang "IYAA~~~"