"Memberi kuasa impor kedelai kepada segelintir orang tidak bisa dilepaskan dari peran oknum pemerintah. Sebab, kepada siapa saja izin impor kedelai diberikan hanya ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian perdagangan RI," kata anggota komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (29/7).Oleh karena itu, kata dia, untuk kepentingan itu, Kementerian Perdagangan RI harus terbuka untuk bekerja sama dengan KPK.Menurut Bambang sebelum memberikan sanksi hukum kepada anggota kartel kedelai sebagaimana perintah Presiden SBY, oknum pemerintah yang berada di balik kartel kedelai juga harus diperiksa karena ada dugaan menyalahgunakan kekuasaan untuk memberikan monopoli impor kedelai.Kekeringan di AS, lanjut dia, seharusnya sudah bisa diprediksi oleh Kementerian Perdagangan. Dari prediksi itu, bisa dirancang program pengadaan atau pengamanan stok kedelai hingga ke level yang aman. "Prediksi tidak dilakukan secara efektif karena kewenangan memprediksi itu sudah 'dirampas' kartel kedelai," kata Bambang.Tentu saja untuk itu, kata Bambang, anggota kartel harus menyuap oknum pemerintah guna menghilangkan atau menghapus prediksi tentang kekeringan di AS dengan segala risikonya bagi kegiatan produksi tahu-tempe di Indonesia."Modus koruptif seperti inilah bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan penyelidikan," kata Bambang.Lagi pula, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kartel dilarang karena menerapkan mekanisme perdagangan yang tidak sehat. Larangan tentang kartel di Indonesia, kata dia, sudah dipertegas dalam Pasal 11 UU No. 5/1999.Di dalam Pasal 11 disebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.Oleh karena itu, menurut Bambang Soesatyo, menjadi aneh jika pemerintah atau oknum pemerintah melakukakn pembiaran atas eksistensi kartel kedelai di Indonesia."Kartel sendiri secara umum dimaknai sebagai monopoli oleh sekelompok orang untuk mengatur produksi atau pengadaan barang, sekaligus menetapkan harganya," katanya. [TMA, Ant]