Pelajaran IPA IPS Dihapus, Bagaimana Nasib Guru?

Mon,01 October 2012 | 10:24
KBR68H- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan persiapkan kurikulum baru 2013. Dalam rencananya itu, dua mata pelajaran IPA dan IPS untuk siswa Sekolah Dasar akan dilebur menjadi satu pelajaran. Nantinya pelajaran di sekolah tingkat dasar akan lebih ditekankan kepada bagaimana membentuk anak yang disiplin, jujur dan bersih. Apakah hal tersebut benar-benar akan meringankan peserta didik? Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Pengamat Pendidikan, Retno Listyarti membahasnya dalam perbincangan berikut ini.

Rencana pembuatan kurikulum 2013 bagaimana menurut anda?

Untuk SD pertama dikurangi mata pelajaran, kedua adalah menambah jam belajar. Menanggapi IPA dan IPS yang akan digabung saya sebenarnya bingung ya, karena pelajaran IPA maupun IPS itu adalah pelajaran yang sangat berbeda baik substansi maupun materi. Artinya bagaimana cara berpikir Kemendikbud atas pemisahan ini, kalau memang penekanan pada karakter sehingga pelajaran PPKN, matematika, bahasa menurut saya ini masih rancu. Karena pertimbangannya apa, dasar hukumnya apa, kemudian saya juga agak bingung dengan substansi dari masing-masing pelajaran pernah tidak guru-guru ditanya apakah IPA dan IPS layak digabung.

Dari pemerintah tidak ada yang bertanya sama sekali?

Tidak ada, tapi saya tidak tahu kalau PGRI. Biasanya pemerintah selalu organisasi terbesar dan paling tua itu selalu menjadi prioritas untuk ditanya, sementara organisasi-organisasi guru yang lain tidak pernah ditanya. Kalau saya tidak setuju IPA dan IPS digabung, atas dasar apa penggabungan itu dan itu tidak menyelesaikan masalah. Karena penggabungan kedua mata pelajaran itu pasti membingungkan, dari sisi segala hal yaitu berimplikasi kepada guru, jam belajar, buku, dan sebagainya.

Menurut saya yang harusnya dilakukan bukan menghilangkan atau menggabungkan, tetapi melakukan research efektivitas mana sebenarnya, ini persoalan apa yang harus dibenahi. Menurut saya satu, kalau menambah pelajaran untuk SD saya rasa tidak perlu, yang penting bukan lama belajar tapi efektivitas dalam belajar. Kedua, anak-anak ini sudah terlalu stres menurut saya dengan jam belajar, apalagi di SMA dengan 17 mata pelajaran.

Sebenarnya memang pengurangan itu tepat, tapi kalau untuk tingkat SD menurut saya substansi belajarnya yang harus beda. Misalnya kalau pendidikan kewarganegaraan untuk SD mungkin lebih ditekankan pada penanaman nilai, sementara di SD sekarang anak-anak diajarkan sistem pemerintahan negara, ada kekeliruan dalam kurikulum kita. Kemudian kalau untuk SMP dan SMA barulah disitu kita bisa mengajarkan pada anak didik kita tentang bernegara, ketatanegaraan, sistem negara, tapi pada tingkat SD harusnya tidak. Harusnya hal-hal substansi seperti ini yang dibahas, bukan menggabungkan IPA dan IPS.

Kalau masih tidak diajak bicara oleh pemerintah kira-kira apa yang bisa dilakukan?

Berkaitan dengan ini rencananya hari Kamis dalam rangka peringatan Hari Guru Internasional kami ingin mengajukan hasil kajian, sekarang dalam proses ditulis. Kami usulkan apa yang harus dilakukan untuk perubahan kurikulum pada tingkat SD, harusnya tidak banyak jam belajar kemudian tidak banyak mata pelajaran. Tapi bukan berarti IPA dan IPS digabung, kita bisa bicarakan yang lain termasuk contoh tadi.

Problem kemudian adalah guru-guru kita itu rata-rata mengajar dengan sistem ceramah, dia tidak membangun karakter anak, karena sistem pendidikan kita hafalan. Sehingga guru kemudian lebih menekankan pada teori, bukan pada perubahan perilaku. Jadi ini ada masalah sebenarnya yang tidak ringan di dalam sistem pendidikan kita baik di tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Walaupun FSGI tidak diajak bicara tetapi paling tidak harus berusaha menyampaikan sesuatu?

Iya kami tetap akan menyampaikan kajian kami ke Komisi X DPR. Hari Kamis kita akan bertemu dengan tiga fraksi, itu rencananya Fraksi PKS, Fraksi PDIP, dan Fraksi Golkar. Kemudian kami akan bertemu Litbang Kemendikbud atas perubahan ini, kami akan menyampaikan hasil kajian kami.

Kami belum pernah tahu bagaimana caranya mekanisme perubahan kurikulum, anda bisa jelaskan?

Sebenarnya kalau perubahan kurikulum itu ada sebuah proses yang namanya evaluasi, ada Pusat Kurikulum dan Perbukuan mestinya menjadi wadah untuk kurikulum. Litbang dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan mestinya duduk bareng, atas ini kemudian perubahannya seperti apa. Ini kemudian saya tidak tahu karena kita tidak bisa akses berbagai kebijakan, kalau memang dari hasil evaluasi diperlukan perubahan kurikulum maka kemudian dilakukan.

Tapi ada prinsip yang kerap kali dilupakan, bahwa kita bicara pendidikan dan kepentingan anak, mestinya kebutuhan anak itulah yang kita pertimbangkan dan kepentingan anak yang harus kita utamakan. Bukan kemudian anak harus dikorbankan untuk kepentingan orang dewasa, misalnya kebijakan masuk jam 6.30 pagi di DKI Jakarta itu masuk terlalu pagi dan melanggar hak-hak anak demi mengurai kemacetan.

Kalau 2013 ini tetap dijalankan kira-kira apa dampaknya?

Saya rasa kalau memang Kemendikbud memaksa untuk melakukan kami semua tidak bisa mencegah itu dilaksanakan di sekolah dan kami juga tidak bisa melawan itu, dalam arti dengan tidak melaksanakan. Kalau memang diubah seperti itu saya rasa tidak sekedar sosialisasi, bahkan harus dibikin sebuah program bagaimana melatih guru untuk mampu melakukan pendidikan karakter. Ini berarti harus ada setelah ini apa, jangan kemudian mengubah kurikulum terus selesai masalah, itu tidak benar. Masalahnya sosialisasi ini kadang-kadang siapa yang disosialisasi ini tidak jelas, ini kadang-kadang tidak efektif dan efisien.

Berita Terkait