• ??? ????
  • ??? ????
  • Premi BPJS Kesehatan Ditanggung Perusahaan dan Karyawan

    Tue,03 July 2012 | 11:01

       
     
    Tag

    KBR68H, Jakarta - Kelompok Kerja (Pokja) Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyepakati penentuan persentase iuran premi yang harus dibayar pekerja formal, yakni sebesar 5% dari gaji. Rincian komposisi pembayaran itu terdiri dari 3% dibayar oleh pemberi kerja (majikan) dan 2% ditanggung pekerja. Apakah keputusan Pokja BPJS Kesehatan ini sudah resmi menjadi keputusan pemerintah. Berikut perbincangan KBR68H dengan Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

    Sudah disepakati 5 persen dari gaji untuk premi ya?

    Iya jadi ini disepakati di tingkat Pokja. Artinya, ini ada kelompok kerja yang menyiapkan tentang implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional ada dua bidang. Satu adalah bidang tentang jaminan tentang ketenagakerjaan dan bidang tentang jaminan kesehatan, untuk jaminan kesehatan Pokja sepakat bahwa yang penerima upah akan berikan kontribusi atau premi sebesar 5 persen dari gaji dimana 3 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 2 persen oleh pekerja.

    Jadi misalnya seseorang gajinya Rp 1 juta, dia menanggung berapa?

    Berarti Rp 50 ribu.

    Rp 50 ribu ini langsung dipotong dari gaji dia?

    Tidak tapi yang Rp 20 ribu, yang Rp 30 ribu dibayar perusahaan. Jadi perusahaan membayar Rp 30 ribu, pekerja membayar Rp 20 ribu.

    Ditanggung berdua ya?

    Iya, lebih banyak pemberi kerja atau pengusaha.

    Tidak dipotong oleh gaji dia tetapi dibayar oleh pemberi kerja?

    Iya pemberi kerja.

    Selama ini karyawan dan perusahaan sudah membayar Jamsostek, ini artinya setoran perusahaan dan karyawan bertambah artinya?

    Tentu sebetulnya selama ini perusahaan itu mengeluarkan biaya kesehatan juga untuk karyawan. Jadi sebetulnya sama karena nanti tingkat paket layanannya lebih, memang undang-undangnya begitu. Kita lihat di Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan aturan turunannya, itu memang selama ini khusus untuk kesehatan dibayar oleh pemberi kerja, tapi di Undang-undang SJSN itu memang preminya dibayar berdua, pemberi kerja dan pekerja.

    Iya berarti memberatkan karyawan?

    Memang istilahnya bukan memberatkan tetapi lebih fairness. Karena memang ini merupakan yang menikmati jaminan kesehatannya bukan pemberi kerja, ini dengan keluarganya. Jadi nanti kalau sakit lalu tidak usah membayar, jadi dijamin, kecuali kalau hanya sedikit rupiahnya yang sifatnya bisa terjadi penyalahgunaan.

    Kalau bayangan anda ini seperti Askes atau berbeda?

    Tidak persis seperti Askes karena orientasinya profit, kalau ini orientasinya non profit. Jadi seluruh hasil dari pengembangan keuangan, premi yang dikumpulkan itu untuk peserta termasuk pekerja tentunya.

    Jadi semuanya akan kembali pada peserta siapapun itu?

    Iya siapapun itu.

    Jadi tidak akan ada uang yang terkumpul untuk profit?

    Tidak seperti sekarang.

    Jadi pembagian ini jelasnya kalau Jamsostek nanti untuk pensiun dan Jaminan Hari Tua, kesehatan ini untuk layanan kesehatan pekerja. Pembagiannya seperti itu?

    Apa saja nanti yang bakal di-cover untuk layanan yang dinikmati karyawan dan keluarganya?

    Yang di-cover itu hampir semuanya yang berindikasi medis. Jadi kalau orang dioperasi, sakit, penyakit kanker, jantung, yang mahal-mahal segala macam itu dijamin semua.

    Tidak ada pembayaran 100 persen atau berapa?

    Kecuali yang rawat jalan, tapi ini belum diputuskan yang rawat jalan yang spesialis karena nanti orang sebentar-sebentar ke spesialis, itu yang sebetulnya tidak begitu perlu. Tapi kalau rawat inap itu nanti dijamin, tidak usah bayar.

    BPJS ini kita berharap bisa dimulai di 2014, tahapannya setelah kelompok kerja mulai menyepakati terus apa lagi?

    Kalau yang lain sudah kemudian harus ada penandatanganan oleh presiden. Jadi Perpres keluar dan itu disepakati, berarti sudah mulai dan perusahaan-perusahaan tentunya nanti akan mendaftarkan para pekerjanya.

    Jadi ini sudah terakhir kesepakatan Pokja ini?

    Tentu dari sisi Pokja sudah sepakat disitu, tetapi nanti ada tahap lanjutnya yaitu oleh menteri-menteri terkait untuk memutuskan.

    Ketentuan ini berlaku apakah untuk semua karyawan atau hanya karyawan tetap saja atau seperti apa?

    Jadi intinya adalah nanti seluruh masyarakat di Indonesia memiliki jaminan itu. Kalau mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, orang miskin atau yang hampir miskin itu bisa dibayari oleh negara. Tapi kalau mereka yang seperti pekerja lepas, ini nanti akan ditentukan lebih lanjut. Tapi intinya sebetulnya ini kewajiban jadi semuanya membayar, kecuali bagi mereka yang tidak mampu bayar, kalau tidak mampu bayar nanti dibayari oleh negara. Jadi tidak perlu dikhawatirkan bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau mereka yang tidak mampu.


    Be Social with IYAA

    1/300

    Kirim Komentar

    Coba bilang "IYAA~~~"

    Headline News