• ??? ????
  • ??? ????
  • Oposisi Thailand Gagal Nihilkan Pemilu

    Wed,12 February 2014 | 17:44

       
     

    Bangkok, 12/2 (Antara/AFP) - Oposisi Thailand pada Rabu kalah dalam upaya hukum menihilkan hasil pemilihan umum bermasalah, yang diganggu unjuk rasa menentang pemerintah, sehingga memperkuat kedudukan pemerintahan Yingluck Shinawatra, yang menghadapi kemelut.

    Mahkamah Konstitusi kerajaan itu menolak mempertimbangkan petisi Partai Demokrat untuk menihilkan hasil pemilihan umum pada 2 Februari dan membubarkan partai pimpinan Yingluck, dengan mengatakan tidak cukup alasan untuk melakukan itu.

    Yingluck memerintahkan digelarnya pemilu untuk meredakan pengunjuk rasa oposisi yang sudah melakukan aksinya selama lebih dari tiga bulan menuntutnya mundur.

    Partai Demokrat memboikot pemungutan suara dan mengatakan bahwa pemilu tidak akan mengakhiri krisis politik, seperti saat kudeta militer pada 2006 menggulingkan kakak Yingluck, Thaksin dari kursi perdana menteri.

    Pengunjuk rasa menginginkan Yingluck turun dan memberi jalan bagi sebuah "Dewan Rakyat" yang tidak dipilih, demi menegakkan reformasi untuk mengatasi korupsi dan dugaan pembelian suara sebelum pemilu baru digelar.

    Pengunjuk rasa menghalangi 10 ribu tempat pemungutan suara dibuka saat pemilu berlangsung awal Februari, mempengaruhi beberapa juta orang, terutama di wilayah kekuasaan oposisi di Bangkok dan di wilayah selatan.

    Demokrat berpendapat bahwa kegagalan melaksanakan pemilu serentak di hari yang sama merupakan upaya untuk meraih kekuasaan secara inkonstitusional -- keluhan yang ditolak oleh pengadilan.

    "Kasus ini sudah berakhir," kata ketua tim kuasa hukum oposisi Wiratana Kalayasiri yang mengajukan petisi itu.

    "Namun jika pemerintah melakukan kesalahan lagi, kami akan mengajukan keluhan lain," katanya kepada AFP.

    Penentang Yingluck mengatakan pemerintahannya dikendalikan oleh Thaksin yang lari dari Thailand pada 2008 untuk menghindari hukuman penjara atas tuduhan korupsi dan saat ini tinggal di Dubai.

    Partai pro-Thaksin memenangi setiap pemilu selama lebih dari satu dasawarsa, terakhir pada 2011 dibawah kepemimpinan Yingluck, dengan dukungan kuat dari wilayah utara Thailand.

    Komisi Pemilihan Umum mengatakan hasil pemilu tidak akan diumumkan hingga pemungutan suara selesai digelar di semua daerah pemilihan.

    Yingluck akan tetap berperan sebagai pemerintahan sementara dengan kekuasaan terbatas sampai tercapai kuorum 95 persen dari 500 kursi di DPR untuk membentuk pemerintahan baru.

    KPU pada Selasa menetapkan 27 April untuk pemungutan suara di daerah pemilihan dimana pemilu sebelumnya diganggu oleh pengunjuk rasa.

    Namun belum ada keputusan mengenai apa yang akan dilakukan terhadap 28 daerah pemilihan yang tidak memiliki kandidat karena pengunjuk rasa memblokir proses pendaftaran.

    Pengunjuk rasa menduduki persimpangan-persimpangan utama di ibukota sejak 13 Januari dalam "pelumpuhan" Bangkok, meski aksi tersebut diupayakan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat.

    Seringkali kehadiran mereka turun drastis dan banyak lokasi yang ditinggalkan dan saat sore hari ribuan orang akan bergabung kembali dalam aksi.

    Pemimpin pengunjuk rasa menyerukan aksi besar-besaran selama dua hari dimulai pada Jumat.

    Serangkaian serangan granat dan penembakan terjadi di ibukota -- bagian dari gelombang kekerasan politik yang menyebabkan setidaknya 10 orang tewas dan ratusan lainnya terluka.

    Yingluck juga menghadapi penyelidikan oleh komisi anti-korupsi terkait kemungkinan pengabaian tugas dalam skema subsidi beras -- sebuah langkah yang berpotensi memicu pemakzulan Yingluck.

    (Uu.SYS/C/S. Haryati/A/A. Krisna) 12-02-2014 17:25:05

    Be Social with IYAA

    1/300

    Kirim Komentar

    Coba bilang "IYAA~~~"

    Headline News